.png)
Karena itu, Abdul Gafur berharap kunjungan Jokowi nanti bisa memberikan banyak dampak positif pada pembangunan di Penajam Paser Utara. Jika Jokowi menginstruksikan langsung ke menterinya, Abdul Gafur yakin kurang dari dua tahun tidak ada lagi jalan rusak dan gelap di wilayahnya.
“Sedangkan daerah penyangga yakni Kota Balikpapan meminta anggaran besar hingga puluhan miliar, kita hanya meminta pak presiden datang, karena saya ingin IKN (ibu kota negara) seluas 60 ribu hektare nanti termasuk PPU sudah memiliki fasilitas modern seperti kendaraan bisa terbang. Jadi era kemodern di IKN betul-betul terlihat, bukan hanya di Indonesia tapi di mata dunia,” katanya.
Terkait dengan permintaan agar PPU memiliki kantor Syahbandar sendiri dalam kepelabuhan, abdul Gafur menjelaskan, keberadaan kantor itu sangat penting bagi kemajuan ekonimi kabupaten Penajam Paser Utara. Dan harus ada karena PPU merupakan wilayah IKN nantinya tidak mungkin berada di Balikpapan.
“Kelak kantor Syahbandar itu berada di pelabuhan Kawasan Industri Buluminung, agar batas – batas laut harus jelas jangan hanya batas daratnya saja. Hal ini agar Pendapatan Asli Daerah meningkat, sekerang PAD kami hanya Rp45 miliar saja, namun dengan keberadaan kantor Syambandar tersebut tidak perlu lagi membongkar hasil produksi daerah seperti sawit dan minyak mentah dan gas di Kota Balikpapan tentunya kondisi itu bisa meningkatkan PAD kita karena PPU daerah penghasil,” katanya.
Selain kantor Syahbandar, jelasnya, peningkatan pertanian juga perlu mendapatkan perhatian contohnya, di Kabupaten Merauke Provinsi Papua hanya 800 Hektar lahan pertaniannya tapi mampu surplus 200 ribu ton, sementara di PPU yang memiliki lahan seluas 80 ribu hingga 20 ribu hektar mana pendapatannya tidak adakan.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
