Dasar Hukum (Bersifat Umum)

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  30. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  32. NSPK Sektoral tidak dicantumkan dengan pertimbangan sering berubah dalam waktu relatif singkat;
  33. Peraturan/Produk Hukum Daerah ditautkan ke JDIH Penajam Paser Utara.
logo

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Penajam Paser Utara
Jl.Negara Km.09 Nipah Nipah, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur - 76141
Email : dpmptsp.ppu1@gmail.com

Statistik Pengunjung

Copyright © 2021 DPM & PTSP Kabupaten Penajam Paser Utara - All Rights Reserved.
logo wa